BANDA ACEH – Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol Linmas) Banda Aceh, Drs. H. Ramli Rasyid mengungkapkan, peredaran gelap narkoba di Aceh sudah tidak dapat dibendung lagi, bahkan hampir setiap saat aparat kepolisian berhasil menangkap pelaku penyalahgunaan dan pengedarnya.
Karena itu Ramli Rasyid meminta Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota melakukan tes urine kepada siswa/i di sekolah-sekolah SMA dan SMK terutama pelajar SMP, karena mereka melanjutkan pendidikan ke tingkat SMA.
“Kalau kita sepakat menyatakan narkoba adalah musuh bersama, maka untuk memberantasnya juga harus bersama-bersama,” tegas Ramli, Jumat (20/11/2015).
Hal tersebut diungkapkan Ramli Rasyid setelah bersama TIM Narkoba Banda Aceh melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah sekolah selama dua hari, 19-20 November 2015 dalam wilayah Kota Banda Aceh.
Sidak tersebut dilakukan ke SMA Negeri 5, SMP Negeri 8 , SMA Negeri 9 Tunas Bangsa MAN Rukoh serta MTsN Rukoh Banda Aceh dengan tujuan untuk pemetaaan indikasi penyalahgunaan narkoba oleh siswa.
Lebih lanjut dikatakan, apalagi saat ini triliunan rupiah dihabiskan bandar narkoba untuk menghancur generasi muda terutama pemuda Aceh.
Namun Ramli menyayangkan, dana untuk pencegahan maupun pembinaan untuk menyelamatkan mareka yang menjadi korban hanya sedikit yang disediakan.
“Jika dilihat dari anggaran yang disediakan, seperti pemerintah sangat kurang kepeduliannya dalam menyelamatkan generasi muda kita dari zat yang mematikan itu,” kata Ramli Rasyid yang juga Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Aceh ini.
Semestisnya kata Ramli, pemerintah daerah perlu membangun sekolah sebagai tempat rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.
Begitu juga dengan lembaga pemasyarakatan (LP), Pemerintah Aceh harus secepatnya mengusulkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, supaya membangun LP berserta fasilitasnya di Aceh.
LP tersebut nantinya digunakan sebagai tempat pembinaan, karena itu mareka yang ditahan karena korban narkoba harus dipisahkan dengan tahanan yang lain.
“Jadi kita minta anggaran ke Menkum HAM, dan pemerintah harus menyediakan anggaran itu untuk membangun LP khusus bagai korban pengguna narkoba berserta fasilitasnya,” ujar Ramli.
Sidak yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur Kesbangpol Linmas, Polresta Banda Aceh, Polisi Militer, Satpol PP dan unsur Dinas Kesehatan mendapat respons positif dari sejumlah kepala sekolah dan para yang dikunjungi tim sidak.
Menurut Kepala SMA Negeri 9 Tunas Bangsa Drs. Syahbuddin, kegiatan ini dinilainya mampu mendeteksi dini pemakaian narkoba di kalangan pelajar, termasuk mencegah pelajar terjerumus menjadi pencandu obat-obatan terlarang tersebut.
Dan kalaupun akan dilakukan pemeriksaan urine, pihak sekolah tidak akan keberatan.
“Sidak seperti ini harus dilaksanakan secara intensif alias tidak bersifat hangat- hangat tahi ayam,” katanya.
Sedang salah seorang pemerhati pendidikan Aceh, Azhari, SE mengatakan, sebagai orangtua siswa sekaligus pemerhati masalah pendidikan, dirinya sangat mendukung program yang dilakukan Kesbangpol Linmas Banda Aceh yang masuk ke sekolah-sekolah ini.
“Sidak narkoba ke sekolah kita harapkan bisa berkesinambungan, namun perlu juga digandengkan dengan pemberian penyuluhan atau sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada para pelajar,” sarannya. (Baihaqi Jbir