JAKARTA – Kualitas demokrasi akan meningkat, jika dalam proses kontestasi politik, tidak dipakai cara-cara yang merusak demokrasi itu sendiri. Misalnya, ujaran kebencian atau politik uang. Karena itu, jika ingin kualitas demokrasi meningkatkan, hindari ujaran kebencian dan politik uang. 

“Untuk tingkatkan kualitas demokrasi, hindari politik ujaran kebencian dan politik uang apapun bentuknya, ” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, usai menghadiri acara, ” Pemberian Penghargaan dan Sosialisasi Hasil Indeks Demokrasi Indonesia 2016,” di Jakarta, kemarin.

Dan, yang tak kalah penting adalah menjaga stabilitas sosial dan politik. Menurut Tjahjo, ini saling terkait. Karena ketika sebuah pesta demokrasi sarat dengan ujaran kebencian, fitnah dan hoax, yang muncul adalah kegaduhan. Bahkan, masyarakat bisa terpecah belah. Atas dasar itulah, ia tak bosan menyeru kepada yang mau maju gelanggang pemilihan, untuk mengedepankan kompetisi adu gagasan dan program. Bukan adu kebencian. Atau lomba fitnah.  ” Kuncinya nanti di Pilpres dan Pileg 2019, apakah mampu untuk menggerakan dan mengorganisir semua daerah yang ada. Standarnya  pakai Pancasila, kalau menjabarkan lima silanya berhasil ya selesai. Jangan sampai indeks demokrasi yang cukup bagus rusak gara-gara itu (ujaran kebencian dan politik uang),” kata Tjahjo.

Yang penting, kata dia, sinergi antara parpol dan penyelenggara pemilihan terbangun dengan baik.  Partai memegang peranan strategis dalam proses konsolidasi demokrasi. Karena apapun, mulai dari calon kepala daerah, calon presiden sampai calon legislator, partai yang menyiapkan. Kualitas partai,  menentukan kualitas demokrasi.

“Rekrutmen kepala daerah, DPRD, DPR sampai presiden itu melalui parpol. Sekarang, bagaimana peran dan partisipasi partai dalam proses rekrutmen tadi harus optimal, harus objektif,” ujar Tjahjo. (Humas Kemendagri)