Kesbangpolpum- Menteri Dalam Negeri memerintahkan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam untuk mengintensifkan monitoring dinamika pemilihan kepala daerah. Bersama dengan Ditjen Otonomi Daerah, Ditjen Polpum harus sering turun ke lapangan, memastikan agar tak ada masalah yang muncul dalam pemilihan kepala daerah tahun depan. Terutama masalah data kependudukan yang terkait dengan daftar pemilih dan kerawanan dalam pemilihan.

“Monitorng dari Polpum (Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum) dan Otda (Ditjen Otonomi Daerah),  secara terpadu yang turun ke daerah. Harus memastikan dengan detail khususnya yang menyangkut data pemilih dan kerawanan yang ada,” kata Tjahjo, saat memberi kata sambutan dalam acara pelantikan pejabat eselon I di Gedung Sasana Bhakti Praja kantor Kementerian Dalam Negeri, di Jakarta, Senin (18/12).

Tjahjo juga minta, agar membuat grup WA dengan melibatkan jaringan aparatur di daerah. Sehingga, ketika ada masalah yang muncul, cepat ditindak lanjuti dengan turun ke lapangan. Jangan sampai tak gesit merespon. Intinya, dinamika yang terjadi di daerah harus terus dicermati. Tidak hanya terkait Pilkada saja. Tapi dinamika lainnya yang bisa menganggu penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Misalnya, ia contohkan pengusulan calon wakil gubernur di provinsi Kepulauan Riau yang menuai pro kontra. Harus dicari akar masalahnya apa. Sehingga permasalahan bisa segera diatasi.

“Jangan tertunda. Ini masih banyak yang belum selesai seperti Mimika,  mengecek ke Kepri kalau ada proses pengusulan calon wakil gubernur yang ada pro dan kontra. Segera turun ke Palu sampai sekarang Wagubnya tidak bisa ditunjuk padahal hampir 2 tahun ini adalah masalah apa. Kemudian beberapa wakil kepala daerah di tingkat dua juga terhambat ini masalahnya apa. Saya kira enggak cukup dengan dipanggil,” kata dia.

Menteri Tjahjo juga meminta Ditjen Otda dan Polpum agar mempersiapkan rapat koordinasi persiapan Pilkada di awal tahun depan. Pastikan, seluruh kepala daerah di 171 yang akan menggelar Pilkada hadir. Tjahjo juga minta, agar para Ketua DPRD dan Sekda di daerah yang akan menggelar pemilihan di undang juga.

“Plus Kajari sampai Kajati, Kapolres sampe Kapoldanya, Komandan Kodim sampai Panglimanya segera dikumpulkan cari tempat yang cukup luas. Waktunya diserahkan saja kepada bapak Presiden kapan dia menentukan waktu tapi tolong diinfokan dulu kepada kepala daerah materi-materi disiapkan, itu program utama yang perlu disiapkan untuk Pilkada serentak,” kata Tjahjo.

Sumber : kemendagri