Kemendagri – Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri, Soedarmo mengatakan, sinergitas pemerintah daerah dan TNI untuk meningkatkan kemajuan pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan dengan berbagai hal.
Caranya bisa melalui kebijakan dan program kegiatan pembangunan yang dilakukan secara konsisten, terpadu dan bersifat lintas sektoral.
Dia menjelaskan, selain operasi militer, TNI bisa membantu dalam pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI. Tujuannya untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi antara lain membantu mengatasi dampak bencana alam, merehabilitasi infrastruktur, serta mengatasi masalah konflik sosial.
“Dalam hal Penanganan konflik sosial, TNI sangat berperan untuk melakukan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik,” ujarnya saat mengisi ceramah pembekalan kepada Perwira Siswa Dikreg LV Seskoad TA 2017 di Gedung Gatot Subroto Seskoad, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/11).
Pencegahan, kata dia, dapat dilakukan TNI melalui peningkatan peran Binter. Penghentian konflik sendiri bisa dilaksanakan dengan mengerahkan kekuatan TNI untuk menghentikan kekerasan fisik, melaksanakan pembatasan dan penutupan kawasan konflik sementara waktu.
Mereka juga bisa melaksanakan upaya pelarangan orang untuk memasuki atau keluar dari kawasan konflik sementara waktu, mengamankan objek vital nasional dan daerah serta sarana dan prasarana vital yang dimungkinkan menjadi sasaran massa, penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi korban konflik, pelindungan terhadap kelompok rentan, dan penyelamatan jiwa raga dan harta benda korban konflik.
Untuk pemulihan pasca konflik, TNI bisa bekerjasama dalam rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi terhadap sarana dan prasarana.
Selain itu, Soedarmo juga mengharapkan TNI mampu berperan menyelesaikan permasalahan-permasalah bangsa. Di antaranya, status Indonesia darurat narkoba. Akibat barang haram itu, tercatat 50 orang di Indonesia setiap hari meninggal dunia.
“250 ton sabu-sabu masuk dari Tiongkok ke Indonesia dan setiap 1 gram-nya dapat membunuh 3 orang pengguna Narkoba. maka dapat dijumlahkan berapa korban yang akan meninggal dari 250 ton tersebut!”
“Serta yang tidak kalah pentingnya akhir-akhir ini pemerintah Indonesia disibukkan oleh gerakan penegakan khilafah, ideologi negara adalah Pancasila dan itu sudah final yang dirumuskan oleh para pejuang kemerdekaan tidak boleh dirubah lagi. Peran TNI diharapkan dapat melakukan pemetaan dan pencegahan terhadap gerakan-gerakan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila,” tuntasnya. (mdk/ditjen polpum)