Jakarta – Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyelenggarakan Rapat Koordinasi Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan Tahun 2017 bagi Organisasi Kemasyarakatan yang berada di Kabupaten Banyuwangi, Rabu (7/12).
Rapat Koordinasi ini dibuka oleh Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo, dalam kesempatan ini beliau menyampaikan bahwasanya Kiprah Organisasi Masyarakat ikut andil dalam kemerdekaan bangsa Indonesia, baik organisasi kemasyarakatan yang lahir sebelum kemerdekaan maupun organisasi kemasyarakatan yang lahir setelah kemerdekaan.
Harapan beliau, organisasi kemasyarakatan yang ada dapat memberikan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan, serta menyadarkan pentingnya membangun pengelolaan ormas melalui kaidah organisasi masyarakat yang sehat.
Selain itu juga sebagai organisasi nirlaba yang demokratis profesional, mandiri, transparan dan akuntabel sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Bab (3) Pasal (5) bahwasanya tujuan organisasi kemasyarakatan yaitu: Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika dan budaya yang hidup di masyarakat; memberikan pelayanan kepada masyarakat; meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat; menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME; melestarikan SDA dan lingkungan hidup; mengembangkan kesetiakawanan social dan gotong royong dan toleransi; serta menjaga memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa sehingga mewujudkan tujuan Negara.
“Ada beberapa hal kerawanan bagi organisasi kemasyarakatan yang perlu menjadi perhatian kita bersama di era demokrasi saat ini. Dengan jumlah organisasi kemasyarakatan yang terus meningkat setiap tahunnya yang saat ini kurang lebih 389.789 Organisasi Kemasyarakatan yang berada di Indonesia. Di antaranya gangguan kamtibnas, kamnas merongrong DPT kedaulatan NKRI serta meredakan konflik di masyarakat yang mengarah pada konflik SARA,” katanya.
Di bidang ideologi bangsa Indonesia dihadapkan pada permasalahan berkembang etno nasionalisme atas nama agama dan Etnis serta berkembangnya paham-paham yang telah mencederai nilai-nilai Pancasila.
Di bidang politik, permasalahan dalam persiapan pelaksanaan Pemilukada dan pemilu serentak menyimpan potensi konflik politik di tengah Iklim demokrasi saat ini yang diwarnai euforia akan keterbukaan dan kebebasan.
Masyarakat dan elit politik terjebak dalam pertarungan kepentingan yang kian jauh dari tujuan awalnya, situasi ini yang justru dapat menjadi suatu ancaman bagi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Di bidang ekonomi, seperti kesenjangan ekonomi, eksplorasi pengendalian terhadap sumber daya alam, serta permasalahan lahan/tanah juga memberikan kontribusi terhadap berbagai permasalahan yang terjadi di negara kita.
Di bidang sosial budaya, belum lama ini kasus yang terjadi di berbagai daerah jelas-jelas telah mencoreng wibawa bangsa Indonesia. Sementara di bidang Keamanan Dalam Negeri, permasalahan diwilayah perbatasan, 6 sengketa lahan dan separatisme dan pemilukada serentak masih menjadi potensi ancaman bagi keamanan dalam negeri.
Pada kesempatan ini, Kepala Badan Kesbangpol Banyuwangi menyampaikan bahwasanya ada banyak organisasi kemasyarakatan/LSM di Kabupaten Banyuwangi yang berperan penting dalam pembangunan daerah dan berharap dapat menjadi matahari dari Jawa yang memberikan kebaikan. (mdk/ditjen polpum)